Indonesia, Turki, Mesir, dan Jalan Demokrasi

Nasihin Masha

Sebuah tulisan di The New Yorker, sebuah majalah bergengsi di Amerika Serikat, sedang menjadi trending topic di Twitter. Judulnya simpel saja, “Where is Morsi?” Sebuah tulisan ringkas oleh Amy Davidson. Satu kalimatnya yang menggelitik, “It is not healthy for democracy, or for model of democracy, when an elected head of state just vanishes.” Kalimat lainnya berbunyi, “The pro-coup crowds, including self-described liberals, have relied heavily on the argument that Brotherhood is fundamentally undemocratic.”

Dua kalimat itu menggambarkan dua situasi. Pertama, kudeta terhadap Mursi merusak ide demokrasi. Kedua, salah satu pembenar kudeta adalah tuduhan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang antidemokrasi. Dua hal inilah yang membuat komunitas internasional menjadi ambigu dan berpecah. Lalu, tiba-tiba mereka disodorkan pada fakta tragis pascakudeta: pembunuhan, pembekuan aset, militerisme, pemenjaraan tanpa pengadilan, mengadu massa, menghadapi protes dengan senjata, dan seterusnya. Kaum liberalis sudah tak bisa berbuat apa-apa. Harga yang mahal dan setimpal dengan kekerdilan dan kepicikan sikap kaum liberalis.

Jalan sejarah tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim ini memang menarik untuk dicermati: Indonesia, Turki, dan Mesir. Tiga negara yang memiliki posisi kunci di kawasan masing-masing. Tiga negara ini pernah dicengkeram militer selama bertahun-tahun. Bahkan, Turki sejak 1922. Sedangkan, Indonesia sejak 1966. Adapun, Mesir sejak zaman Sadat, 1970. Indonesia dan Mesir bahkan pernah berkolaborasi memainkan peran strategis di pentas dunia, yakni pada masa Sukarno dan Jamal Abdul Nasir. Bersama Jawaharlal Nehru (India), M Ali Jinnah (Pakistan), dan Ahmad bin Bella (Aljazair), mereka menghentak dunia. Mereka memerdekakan negeri-negeri di Asia dan Afrika. Mereka membangun poros Gerakan Non-Blok. Mereka menolak terlibat perseteruan Blok Komunis dan Blok Kapitalis.

Ini menunjukkan bahwa negeri-negeri tersebut memiliki pengaruh strategis di kawasannya masing-masing. Namun, melalui politik subversif, negeri-negeri itu ditekuk militer dan kemudian berada dalam genggaman Barat. Hanya India yang bisa bertahan, namun selalu diadang konflik dengan tetangganya maupun konflik internal, bahkan pembunuhan-pembunuhan politik. Semua negeri itu mengalami pelemahan. Setelah politik Perang Dingin tak memiliki relevansi lagi, ditambah bangkitnya kelas menengah di masing-masing negeri itu serta melemahnya negeri-negeri Barat membuat negeri-negeri itu mulai bergolak. Arus demokratisasi menggeliat. Karena sebagian besar adalah negeri mayoritas berpenduduk Muslim, kekuatan sosial-politik Islam memainkan peran strategis. Bahkan, di Mesir, Aljazair, dan Turki, kekuatan besar itu ada di kelompok berideologi Islam.

Aljazair adalah yang pertama bangkit. Partai FIS menang pemilu pada 1991. Namun, kemenangan itu dibuldoser militer. Hingga kini, Aljazair tak kunjung bangkit. Lalu, muncul Partai Refah pimpinan Necmettin Erbakan di Turki pada 1996, namun setahun kemudian ditendang militer. Erdogan keluar dari Refah dan mendirikan AKP. Ia tak lagi membawa isu ideologis, tapi membawa isu demokrasi dan ekonomi. Setelah memenangkan pemilu pada 2003, ia sukses memajukan Turki. Bahkan, ia berhasil mengamendemen konstitusi. Militer Turki tak lagi memiliki hak konstitusional untuk mengambil alih kekuasaan.

Erdogan belajar dari sejarah. Kemenangan saja tidak cukup. Ia harus dikombinasikan dengan realitas segregasi sosial dan keterampilan berpolitik. Karena itu, kabinetnya juga berisi kaum sekuler dan liberal. Yang penting mereka punya visi yang sama tentang keadilan ekonomi dan demokrasi. Hal inilah yang berbeda pada Mursi. Ia luput merangkul beragam kekuatan strategis. Ia tak membuat skala prioritas dengan taktis. Karena, musuh utama sebenarnya adalah kekuatan antidemokrasi. Pelaku penggulingan terhadap FIS dan Refah adalah militer. Penghancur ide demokrasi pada masa awal di negara-negara itu juga militer.

Menengok Mesir kadang seperti menengok sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Terjadi jatuh bangun kekuasaan. Habibie hanya sebentar. Gus Dur cuma separuh jalan. Mega gagal melanggengkan kekuasaannya. Hanya SBY yang bisa relatif tenang bekerja, bahkan bisa dua periode. Yang membedakan SBY dengan para pendahulunya itu adalah kemauannya untuk berbagi. Bahkan, jika bisa, semua partai memiliki wakil di kabinet. Namun, itu tak terjadi. Ini karena mereka menolak untuk bergabung. SBY memahami pluralitas politik. Partai pemenang pemilu hanya menguasai seperlima kursi di parlemen. Namun, poin yang terpenting lagi adalah keberhasilan kekuatan prodemokrasi untuk menempatkan militer pada posisinya yang tepat: tak lagi terlibat politik. Ini juga berkat kesadaran dari para jenderal yang berkuasa saat itu.

Walau militer tak bisa secara langsung terlibat politik praktis, jangan dikira mereka tak terampil dan tak mampu memainkan peran politik. Selama puluhan tahun berkuasa membuat mereka cukup memiliki sumber daya di luar dirinya maupun di dalam dirinya (secara di bawah meja). Karena itu, siapa pun yang berkuasa harus menyadari hal ini dan harus bersedia untuk berbagi.

 

Stabilitas politik adalah langkah pertama dalam transisi demokrasi. Karena itu, demokrasi bukan sekadar memenangkan persaingan. Demokrasi adalah kesabaran dan kerelaan. Bukan hanya buat pemenang, melainkan juga buat yang kalah. Karena, di luar kekuatan prodemokrasi selalu ada kekuatan antidemokrasi. Tak harus militer, tapi juga para penikmat kediktatoran lainnya. Namun, stabilitas hanyalah alat. Karena itu, jangan mengabaikan tujuan demokrasi, yaitu membangun keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan. Stabilitas tanpa itu semua hanyalah berbagi korupsi dan kronisme

Oleh Nasihin Masha

sumber: republika.co.id