Bercermin pada AKP

Sitaresmi S Soekanto (Doktor Ilmu Politik UI)

Ada 5 strategi yang digunakan oleh AKP yakni: strategi vernacular politik; strategi merangkul oposisi berupa kubu sekuler dan militer; strategi mengurangi dominasi militer dan menguatkan hegemoni sipil melalui pemenuhan syarat menjadi anggota Uni-Eropa; strategi pemilihan isu-isu kampanye yang lebih dibutuhkan rakyat misalnya dari pada mengedepankan isu moral mereka lebih memilih mengangkat isu mengurangi tingkat pengangguran; dan strategi pendanaan.

Namun kemudian setelah observasi lapangan ada 3 strategi lagi yang digunakan oleh AKP  yang tak kalah pentingnya yakni: strategi media; strategi menjual rekam jejak keberhasilan; dan strategi menjual mimpi atau gagasan besar. Strategi media di AKP dirancang dengan matang karena walaupun partai berkuasa, tidak bisa mengharapkan media massa di Turki mau mendukung pemerintah. Oleh karena itu mereka mengandalkan pemanfaatan media secara komersial yakni memakai iklan TV secara masif dan terus menerus sehingga mengurangi anggaran untuk pembuatan banner, poster, spanduk ataupun campaign kits lainnya seperti merchandise.

Strategi berikutnya adalah menjual rekam jejak keberhasilan AKP maupun pemimpinnya yang dikemas secara apik juga memanfaatkan berbagai media yang ada. Salah satu ungkapan kampanye AKP yang khas adalah: Nereden-Nereye (Dulu-Sekarang atau Dari mana- Mau kemana). Akhirnya, strategi yang paling visioner adalah strategi menjual gagasan besar atau mimpi besar menjadikan Turki sebagai bangsa besar di 2023 yakni pada saat Republik Turki berusia 100 tahun.

Berdasarkan observasi dan benchmarking terhadap AKP tersebut maka saya mengajukan beberapa rekomendasi terhadap PKS jika ingin meniru keberhasilan AKP.

Rekomendasi bagi PKS Terkait Faktor-faktor  Internal Partai

1. Faktor Ideologi.

Oleh karena perbedaan cara pandang ideologis relatif telah terselesaikan, maka sebaiknya PKS lebih fokus pada penguatan aspek ideologi dalam artian lebih ke arah aplikasi ideologi Islam dengan berjuang untuk merealisasikan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat dan bukan sibuk mewacanakan atau mendiskusikan ideologi lagi.

2. Faktor organisasi.

Walaupun PKS tidak seperti AKP yang memiliki 2 sayap organisasi yakni Woman Branch dan Youth Branch yang independen, sebaiknya PKS menajamkan fungsi elemen perempuan dan pemuda untuk melakukan ekspansi dan tugas rekrutmen. Kemudian untuk memperluas aksi pelayanan ke masyarakat serta sekaligus menjadi wadah bagi para anggota dan simpatisan PKS untuk berkiprah, PKS seyogyanya juga meniru AKP dengan memiliki beberapa lembaga yang profesional. Namun yang urgen keberadaannya adalah bagaimana menjadikan Badan Humas di DPP PKS saat ini menjadi lembaga Humas yang profesional melayani konstituen  secara penuh atau 24 jam non-stop. Lembaga Humas ini juga menjadi PKS Communication Center yang merupakan saluran resmi melalui telepon, sms, yang direspon dengan cepat melalui petugas yang secara bergiliran stand-by di kantor selama 24 jam dan harus ada di 33 Provinsi di seluruh Indonesia untuk menampung aspirasi rakyat.

3. Faktor Basis Massa.

PKS perlu memperluas basis utamanya dari kalangan menengah terdidik  hingga sampai berakar hingga ke grass root. PKS juga harus mulai dapat membidik pemilih nasionalis yang kecewa pada partai penguasa: Demokrat agar beralih ke PKS dan bukan ke partai Golkar atau PDIP. Oleh karena itu PKS harus lebih bersikap inklusif dan menerima keragaman orang yang ingin mendukung atau bergabung dengan PKS.

4. Faktor Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi.

Untuk dapat memperoleh keberhasilan di Pemilu dibutuhkan jumlah SDM yang memadai, oleh karena itu PKS harus lebih agresif dan inovatif dalam membuka peluang-peluang rekrutmen. Di PKS sistem rekrutmen yang ada saat ini lebih menekankan aspek kualitas kader, tentu saja hal itu baik bila untuk memperkuat barisan kader inti yang ideologis. Namun bila hanya mengandalkan cara seperti itu maka tidak akan bisa bersifat masif dan malah cenderung stagnan  karena sangat terbatas. Oleh karena itu PKS perlu lebih terbuka dalam rekrutmen dan dapat menggunakan metode klasifikasi: pengurus atau aktivis, anggota dan relawan yang masing-masing memiliki standar penilaian yang berbeda dan juga memiliki wadah berkiprah yang berbeda-beda pula.

5. Faktor Kepemimpinan.

Seyogyanya PKS menyiapkan secara serius proses kaderisasi kepemimpinan karena walaupun PKS mengutamakan faktor kader, kekuatan sistem dan organisasinya,  secara realistis di tengah masyarakat Indonesia yang masih bersifat patron-client tetap harus ada figur pemimpin yang akan menjadi icon PKS untuk  dikenal oleh rakyat.  Di PKS hendaknya dilakukan sosialisasi perubahan paradigma dari sikap yang sangat anti figuritas dan mengedepankan collective leadership menjadi lebih wajar  menerima bahwa harus ada tokoh PKS yang akan dijual  ke publik.

6. Faktor Strategi.

Strategi permanent campaign melalui vernacular politic (politik lokal) sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pula di PKS dengan slogan ’Peduli’, namun yang masih kurang adalah kontinuitasnya sehingga ada ungkapan PKS kurang mengakar ke grass root. Oleh karena PKS harus lebih memantapkan strategi permanent campaign melalui strategi lokalnya. Para kader harus lebih turun secara terus menerus sehingga berakar di masyarakat dan kader-kader yang menjadi Kepala daerah tidak boleh memiliki keengganan untuk menghubungkan kredibilitasnya dengan pencitraan partainya termasuk untuk memberikan akses pada para kadernya. Demikian pula dengan para kader yang ada di LSM sosial, hendaknya mereka lebih memberikan alokasi bantuan kepada para kader dan simpatisan PKS.

Rekomendasi selanjutnya adalah terkait strategi pemilihan isu utama yang akan menjadi trade mark atau brand PKS sebaiknya yang lebih realistis, mendasar dan benar-benar dibutuhkan rakyat. Sebagai contoh misalnya kota Depok yang dipimpin oleh kader PKS seharusnya jangan mengedepankan isu yang tidak membumi yakni cyber city sementara persoalan pengelolaan sampah dan kemacetan di kota Depok belum selesai sampai saat ini, sehingga terkesan melompat, tidak membumi dan tidak fokus dalam penyelesaian masalah di kota Depok.

PKS masih sering diidentikkan dengan partai Islam fundamentalis oleh karena itu strategi berikutnya yang direkomendasikan bagi PKS adalah merangkul milter dan kelompok-kelompok nasionalis sekuler dan sebagaimana sudah dipelopori oleh ketua Majelis Syura dengan sering bertemu dengan para jenderal dan pensiunan jenderal baik TNI maupun Polri untuk meyakinkan militer bahwa PKS tidak berbahaya bagi NKRI dan juga memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat.

Berikutnya rekomendasi terkait strategi pendanaan. Di PKS strategi vernacular  politik yang masih jauh dari optimal dalam aplikasinya berdampak pada strategi pendanaan. Oleh karena itu Bidang Pembangunan Ekonomi harus membuat pola dan sistem pengkaderan para pengusaha melalu pelatihan dan praktek enterpreneurship di PKS agar muncul semakin banyak kader pengusaha yang bisa menjadi operator-operator langsung dari proyek-proyek asalkan memenuhi prosedur. Rekomendasi berikutnya adalah agar Bidang Pembangunan Ekonomi segera membentuk wadah asosiasi pengusaha PKS agar dapat saling membina dan bersinergi.

Oleh karena itu strategi media, atau strategi pendanaan yang memadai untuk kampanye melalui media harus diupayakan oleh PKS, demikian pula strategi menjual rekam jejak keberhasilan walaupun belum terlalu banyak yang bisa dijual tetap harus ada upaya merekam kondisi awal sebelum seorang kader PKS memimpin dan setelah kader PKS memimpin dengan data-data yang akurat serta bukan hanya klaim. Akhirnya strategi menjual mimpi juga sesuatu yang perlu dipikirkan oleh PKS, wajah Indonesia seperti apa yang ingin diwujudkannya dalam rentang waktu puluhan tahun yang harus dijabarkan secara jelas dan kongkrit.

7. Perubahan Paradigma.

Terakhir, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa untuk merubah sistem organisasi, kaderisasi hingga ke sistem kepartaian dan Pemilu, harus dimulai dari perubahan paradigma, cara pandang, mental model, sikap dan  behavior kader-kader serta perubahan kultur organisasinya, oleh karena itu untuk bisa mengubahnya diperlukan sosialisasi dan penerapan lima prinsip  dalam berpartai yakni:

• Personal mastery, prinsip yang harus dimiliki setiap kader partai yakni untuk berusaha terus menerus memperjelas dan memperdalam visi pribadinya, lebih fokus, sabar dan obyektif dalam melihat realitas.
• Mental models adalah asumsi, generalisasi atau bahkan gambaran imaji yang sangat dalam tertanam di dalam diri kader dan mempengaruhi caranya memahami dunia dan caranya bertindak menyikapi.
• Building shared vision adalah bagaimana menggali visi masa depan bersama yang didorong oleh komitmen yang tulus dan bukan sekedar kepatuhan belaka
• Team learning atau tim belajar atau tim diskusi yang dimulai dengan sebuah dialog dan menunjukkan kemampuan para anggota kelompok menangguhkan asumsi pribadinya untuk bisa masuk ke dalam pemikiran bersama
• Systems thinking atau cara berpikir yang sistemik mengintegrasikan keempat prinsip sebelumnya karena prinsip kelima ini juga membutuhkan visi bersama, mental model, team learning dan personal mastery untuk mewujudkan potensinya.

Rekomendasi Terkait Faktor-faktor  Eksternal Partai

     AKP dan PKS dilihat dari aspek benih banyak memiliki kesamaan dari segi ideologi, organisasi dan strategi, sehingga perbedaan tingkat keberhasilan, antara lain karena di Turki benih yang bagus tersebut tumbuh di ”tanah yang subur dan iklim yang kondusif”  sehingga menuai hasil yang luar biasa. Sementara di Indonesia benih yang baik belum bisa menghasilkan buah yang baik karena ”tanah yang tidak subur dan iklim yang tidak kondusif”. Oleh karena itu ada juga faktor-faktor eksternal berupa kondisi Indonesia dan Turki yang turut mempengaruhi:

1. Faktor Kultur dan Peradaban.

Budaya feodalisme aristokrasi Jawa yang masih sangat mewarnai budaya politik di Indonesia. Menurut Soeripto, hal itu juga berdampak di internal PKS misalnya bila kader PKS (ikhwah) menjadi pejabat masih lebih menonjol feodalnya tinimbang Islamnya dengan alasan tuntutan protokoler. Oleh karena itu reformasi kultural perlu dimulai dari internal PKS sendiri. Dari segi peradaban, harus ada upaya edukasi terpadu untuk mengikis budaya money politics di Indonesia. Namun di sisi lain PKS juga harus mampu melihat dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia sebagaimana Mustafa Ozkaya, Direktur TV-Net di Istanbul memberi rekomendasai kepada PKS: ”You must read your people what their needs (apa kebutuhan mereka)”.

2. Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilu.

Terkait fakta bahwa partai politik Islam fragmented atau terfragmentasi, maka rekomendasinya adalah bahwa aleg PKS di Komisi II ikut memperjuangkan peningkatan batas parliamentary threshold paling tidak menjadi 5% agar bisa mengurangi fragmentasi tersebut. Besaran Parliamentary Threshold (PT) akan membantu menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu dan mengurangi fragmentasi karena partai politik yang merasa tidak akan bisa menembus batas masuk ke parlemen akan cenderung bergabung dengan partai politik lainnya. Hal itu akan berdampak pula pada penyederhanaan jumlah partai politik yang ikut Pemilu sehingga tidak menyulitkan rakyat Indonesia yang mayoritas masih belum berpendidikan cukup. Selain itu hendaknya ada kejelasan dalam sistem Pemilu, bila akan tetap memakai sistem proporsional yang memang lazim di sebuah negara yang menganut sistem multi-partai, maka sebaiknya proporsional tertutup, jadi rakyat cukup memilih partainya. *Inspirasi Rabbani

 

sumber