Dari Tunis Untuk Orang Yang Mau Belajar

Oleh: Fahmi Huwaedi*

Peristiwa di Tunis, yang gaungnya hingga ke penjuru dunia, realita dan faktanya harus diamati dengan baik oleh kita. Terlebih lagi peristiwa tersebut mengirimkan kepada kita sejumlah pesan penting yang harus kita terima dan kita cerna dengan seksama.

(1)

Penulis ingin berbicara tentang hasil pemilu yang telah diselenggarakan disana pada Ahad (23/10) lalu dimana Gerakan al-Nahdhah/ Parti de la Renaissance (selanjutnya disingkat HN, pent.) memperoleh 90 kursi dari total 217 kursi di parlemen. Angka ini melampaui empat partai liberal dan sosialis yang hanya mendapatkan kursi tidak lebih dari 73 kursi. Bahkan dengan perolehan HN setara 41% ini mengagetkan para pejabat Tunis itu sendiri karena kepala pemerintahan sekarang ini, PM al-Baji al-Sibsi, sebelumnya hanya memperkirakan partai HN mendapatkan kursi tidak lebih dari 20% saja.

Dengan hasil ini, HN termasuk partai pertama dalam pengalaman demokrasi dunia Arab yang paling berhasil. Karena ini merupakan kali pertama dimana gerakan Islam memegang tampuk kekuasaan melalui pemilihan umum yang demokratis. Didalamnya mereka akan melanjutkan tugasnya dan bangkit bersama tanggung-jawabnya. (Catatan: Kemenangan Hamas dengan mayoritas kursi di parlemen Palestina memiliki kondisi khusus yang semua orang sudah mengetahuinya. Namun setelah kemenangan itu, Jalur Gaza diblokade disebabkan kemenangan itu sendiri). Sebagai contoh, kelompok Islam di Sudan memegang kekuasaan di tahun 1989 dalam sebuah kudeta yang dilakukan bekerjasama dengan sejumlah komandan militer. Saat Front Penyelamat Aljazair (FIS) menang dalam pemilu yang dilakukan tahun 1991 tapi pihak militer mengkudetanya dan tidak mengizinkan pemerintahannya untuk berjalan. Di Iran, para ahli agama memegang tampuk kekuasaan pasca meletusnya revolusi tahun 1979. Di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memimpin pemerintahan setelah menang dalam pemilu tahun 2002, namun AKP tidak menganggap dirinya sebagai partai Islam. Walaupun para pengamat tidak berbeda pendapat tentang akar dan asal muasal AKP.

Latar belakang ini akan mempertajam analisa bahwa HN, dengan latar-belakang Islam, termasuk partai dengan pengalaman pertama yang berhasil dari model berdemokrasi di dunia Arab. Hal ini akan membuka kesempatan menguji program reformasi terbuka yang dikampanyekan HN, yang dulu didengungkan oleh Gerakan “Ittijah Islami” di awal tahun 80-an. Yaitu gerakan yang diketuai oleh Syeikh Rashed Ghannoshe setelah ia belajar fiqh dan falsafah di Mesir dan Suriah. Ide pemikiran itu kemudian beliau tuangkan dalam majalah Tunis, “al-Ma’rifah”.

Kemenangan HN dengan prosentase yang tinggi ini bukanlah satu-satunya hal yang mengejutkan (sekedar informasi dalam pemilu ini ada 49 perempuan yang menjadi anggota dewan, 42 diatarannya dari partai HN). Namun respon pemilih Tunis yang mencapai 80% termasuk hal yang mengejutkan juga. Hal ketiga yang mengejutkan lagi adalah terlihat dari kemajuan suara bagi aliran sekuler dan sosialis moderat. Terlihat dengan peringkat pertama yang diduduki oleh Partai Kongres untuk Republik (Congrès pour la république) yang diketuai oleh Dr. Monsef al-Marzoqi yang memperoleh 30 kursi. Kemudian di peringkat kedua ditempati oleh Partai Koalisi untuk Kerja dan Kebebasan (Forum démocratique pour le travail et les libertés) diketuai oleh Dr. Mustafa Ben Jafar yang memperoleh 21 kursi. Kejutan keempat ditunjukkan dengan perolehan Partai Persatuan Kerakyatan yang memperoleh 19 kursi, namun komisi pemilihan umum mendepaknya karena terbukti memiliki hubungan dengan partai presiden yang digulingkan, Ben Ali (Partai Perkumpulan Konstitusi/ RCD). Kejutan kelima berupa menurunnya perolehan kursi dari Partai Demokrasi Maju, yang diketuai oleh Ahmad Najib al-Shaby, yang hanya mempeoleh 17 kursi saja. Adapun Partai Demokrasi Modern, hanya memperoleh 5 kursi saja. Partai Kerja Komunis mendapatkan 3 kursi. Ketiga partai terakhir ini mewakili aliran sekuler garis keras dengan kedua sayapnya, Liberalis dan Marxis.

(2)

Benar memang, HN mendapatkan suara dan kursi terbanyak, namun lebih tepat dan pas dikatakan bahwa mayoritas rakyat Tunis memilih keadilan dengan dua sayapnya, Islam dan sekuler. Poin ini sangat penting dan mendalam artinya karena Tunis, sejak merdeka tahun 1956 dipimpin oleh penguasa sekuler otoriter dan bertambah keras di masa kekuasaan mantan Presiden Zaenal Abidin Ben Ali, 23 tahun lalu. Bukan hanya memerangi fenonema keber-agamaan dan menutup Universitas al-Zaetuna saja, tapi rezim Tunis saat itu sengaja mengejar-ngejar gerakan Islam dan menjebloskan sejumlah pemimpinnya ke dalam penjara. Hal ini menyebabkan sebagian pemimpin lainnya terpaksa lari ke luar negeri dan menetap di negara-negara Eropa seperti Perancis, Inggris dan Swiss.

Di saat kegiatan Islam dilarang di Tunis dan kegiatan partai komunis dibuka luas, media Tunis, selama rentang kekuasaan rezim Ben Ali, menjelek-jelekkan identitas Islam. Mengait-ngaitkan Islam dengan berbagai macam fenomena keterbelakangan dan keterpurukan.

Suasana seperti ini tidak banyak berubah pasca-revolusi 14 Januari lalu. Benar, rezim sudah tumbang dan kebebasan mewarnai negeri. Tentu hal ini memberikan ruang gerak bagi HN untuk mendapatkan legalitas dan beraktivitas di lapangan. Begitu juga, mengizinkan para pemimpin HN untuk balik lagi ke negaranya. Namun para petinggi sekuler masih menguasai sektor umum, lebih khusus lagi di bidang media. Kalangan sosialis menguasai penuh atas lembaga-lembaga kekuasaan masa transisi, seperti dewan tinggi untuk mewujudkan tujuan revolusi, badan independen untuk melaksanakan pemilihan umum. Cara-cara provokatif selama kampanye yang dilakukan kelompok garis keras sekuler, sering menakut-nakuti orang untuk tidak memberikan suara ke HN. Salah satu provokasinya adalah kemenangan HN berarti kebebasan orang dalam bahaya, pelaksanaan hukum hudud akan diterapkan, mewajibkan jilbab di jalanan, penghasilan wanita terancam kehilangan, memberangus seni, bank-bank (konvensional) akan ditutup, pariwisata akan dihentikan dan lain-lainnya. Tidak hanya provokasi dari kelompok sekuler garis keras ini saja yang mendukung kata-kata provokatif tadi, namun media Perancis juga memiliki andil dalam meramaikan provokasi tersebut selama rentang waktu itu.

Untuk menghadapi kampanye “hitam” ini, kampanye yang dipakai HN adalah menenangkan kecemasan orang dan menghilangkan ketakutan. Maka muncul kejutan, sebagian orang menyebutnya sebagai shok, massa tidak terpengaruh oleh kampanye hitam dan provokasi. Dan akhirnya HN memperoleh suara yang cukup besar. Hal ini seolah mengulang apa yang pernah terjadi di Mesir Maret lalu, ketika dilakukan referendum atas perubahan konstitusi. Dimana media massa, sejumlah ilmuwan dan politikus lebih condong untuk menolak referendum. Akan tetapi pilihan masyarakat umum tidak terpengaruh oleh kampanye hitam dan provokatif, hingga akhirnya mereka memilih referendum sebanyak 70% dari suara rakyat Mesir.

(3)

Ada sejumlah kesamaan antara apa yang terjadi di Tunis dan Mesir. Kedua negara pernah dibawah kekuasaan rezim polisi, hanya berbeda pada tingkatan (level) nya saja. Di Tunis lebih dahsyat namun di Mesir lebih kuat makarnya. Kedua negara masing-masing dibawah kekuasaan rezim sekuler, di Tunis lebih radikal sementara di Mesir terlihat diam-diam dan malu. Kedua negara juga melarang kelompok Islam menjalankan aktivitas politik, namun mengizinkan aktivitas partai-partai komunis. Larangan itu terang-terangan dan resmi di Tunis, namun nampak malu dan diam-diam di Mesir. Kedua negara berdalih kemenangan kelompok Islam, digunakan untuk meyakinkan negara-negara Barat, bahwa kelompok ini sebagai pengganti yang membahayakan kepentingan Barat. Agar kebijakannya dijalankan dan didukung opini umum, kedua negara memakai para ilmuwan dan cendekiawan sekuler-sosialis. Kemudian diberikan keleluasaan di mimbar-mimbar media dan kebudayaan sehingga mereka menjadi bagian dari rezim tersebut dan menjadi pilar utama bagi keberlangsungan mereka.

Di antara kesamaan yang lain adalah revolusi damai di kedua negara berhasil dan masyarakat yang menggalang serta memimpinnya.

Militer di Mesir berpihak kepada revolusi kemudian membentuk dewan militer untuk mengatur negara. Namun di Tunis, mereka bersikap netral dan pemerintahan dikuasai oleh ketua parlemen sesuai dengan konstitusi. Di masing-maisng negara, ada partai yang menguasai kekuasaan yang diketuai oleh presiden langsung, sedangkan partai-partai “gurem” yang ada disekelilingnya melanjutkan “dekor” demokrasi. Pasca-revolusi terjadi dorongan kuat untuk membentuk partai yang mencapai 115 partai di Tunis. Dorongan kuat yang sama juga terjadi di Mesir yang mengumumkan terbentuknya 50 partai setelah munculnya 120 koalisi.

Namun ada beberapa perbedaan dalam kaitan ini, bahwa kelompok Salafi di Mesir ikut terjun ke gelanggang pemilu dan memutuskan membentuk dua partai politik. Sementara kolega mereka di Tunis menolak ikut serta dalam pemilu dan menyebarkan pamflet-pamflet seruan memboikot pemilu pada 48 jam sebelum pelaksanaannya. Sekedar informasi, kelompok Islam satu-satunya yang terjun ke gelanggang politik adalah HN. Sedangkan di Mesir kelompok Islam memiliki 7 partai politik.

Di Tunis, pasca-revolusi, mereka menggunakan pendekatan yang dulu mereka lakukan pasca-pengumuman kemerdekaan tahun 1956. Dimana, pertama kali mereka memutuskan melakukan pemilihan majelis persiapan yang mewakili kekuatan riil di masyarakat. Dengan tugas menunjuk presiden, pembentukan pemerintahan, membuat undang-undang dan konstitusi. Ini dilakukan agar pemerintahan sipil bisa mengatur negara pada masa transisi hingga terbentuknya konstitusi yang baru. Tapi di Mesir, kami menghabiskan waktu panjang untuk mendiskusikan, mana yang harus didahulukan, pemilu atau konstitusi? Walaupun referendum konstitusi sendiri mendahulukan pemilu daripada konstitusi. Akibat lamanya diskusi dan perdebatan itu, menyebabkan masa transisi semakin panjang dan dewan militer tetap memegang tampuk kekuasaan. Sehingga tidak jelas, kapan dilangsungkan pemilihan presiden lalu kemudian kekuasaan dipindahkan ke kalangan sipil?

(4)

Dengan begitu, mereka ingin menjauhkan terjadinya perang sipil antara kelompok sekuler dan Islam. Itulah nasehat yang berharga yang disampaikan oleh Dr. Monsef Marzoqi, seorang pejuang dan petinggi Partai Kongres untuk Republik, mewakili kelompok sekuler moderat dan menjaga hubungan baik dengan HN, kepada kelompok liberal dan nasionalis untuk membentuk bersama HN poros terkuat di parlemen dan pemerintahan. Dari apa yang penulis dengarkan dari Dr. Monsef, beliau menyerukan untuk membuang jauh-jauh ideologi dari kompetisi pemilu dan memfokuskan kompetisi itu pada batas-batas pertarungan politik saja, bukan sisi ideologi.

Mungkin ada sejumlah pesan penting dan pelajaran berharga yang bisa diambil oleh pembaca dari pengalaman pemilu di Tunis, diantarannya:

1. Jangan merasa kehilangan kepercayaan dari masyarakat umum, mereka lebih pandai dan lebih sadar memahami fenomena di sekitar mereka walaupun media terus mengepung pemikiran dan otak mereka. Mereka mampu membedakan antara yang asli dan palsu, antara fakta dan fitnah.
2. Kelompok moderat di masing-masing ideologi, baik di sekuler, Islam atau sosialis lebih dekat satu dengan lainnya daripada kelompok garis keras di masing-masing ideologi tersebut. Kapal tanah air tidak akan melanjutkan melaut kecuali jika orang-orang moderat ini, satu dengan lainnya saling berkomunikasi dan membentuk poros yang satu.
3. Tanah air ini milik bagi setiap anak bangsa, tidak mungkin satu faksi saja yang memimpinnya. Untuk bisa tiba di darat dengan selamat, maka tak ada jalan lain kecuali koalisi dari beragam kekuatan yang mewakili berbagai elemen dan kekuatan di masyarakat harus dibentuk.
4. Karena tidak ada perbedaan seputar target nasional di masa transisi ini, berupa adanya demokrasi, kebebasan dan keadilan sosial, maka termasuk berlebih-lebihan jika dalam pernyataan sikap menyinggung tentang identitas dan tujuan akhir karena hal ini akan bisa memunculkan perbedaan dan membuyarkan upaya serta usaha yang sudah digalang selama ini.
5. Jangan sepelekan jaringan komunikasi sosial karena terbukti jaringan ini bisa menggalang massa, khususnya di kalangan anak muda yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa.

Kelompok Islam yang sibuk dengan aktivitas politik, mereka diminta melakukan 4 hal:

Pertama: menenangkan dan membuang kekhawatiran orang.

Kedua: sibuk dengan melayani masyarakat bukan dengan menceramahi.

Ketiga: menghentikan berbicara soal akhirat orang dan membagi mereka, satu masuk surga, yang lain masuk neraka.

Keempat: menghormati kehidupan privat orang, yang memang tidak boleh disentuh, selama itu masih dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Suatu yang baik, jika kita bisa mengambil pelajaran itu, namun lebih baik lagi jika kita mampu mencernanya dan mau belajar darinya.***

*)Diterjemahkan oleh Ust. Musyafa Ahmad Rahim, MA
dari artikel berjudul من تونس إلى من يهمه الأمر
http://aljazeera.net/NR/exeres/015A892B-6F4E-4E58-976E-2861E2890179.htm?GoogleStatID=1


from :  Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Indonesia